Menurutnya, arah kebijakan pemerintah pusat menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Mahyaruddin mengatakan, selama kurang lebih satu tahun tujuh bulan masa kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina, Pemko Tanjungbalai terus melakukan berbagai inovasi sekaligus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
Ia menegaskan pembangunan Kota Tanjungbalai tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah, tetapi membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
“Pembangunan Kota Tanjungbalai tidak mungkin kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan dukungan seluruh stakeholder dan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga memaparkan sejumlah tantangan pembangunan yang masih dihadapi, di antaranya penataan kota, keberlanjutan pembangunan infrastruktur jalan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan.
Ia menyebut saat ini terdapat sekitar 62 kilometer jalan di Kota Tanjungbalai dengan kondisi yang beragam, mulai dari rusak ringan, rusak sedang hingga rusak berat.
Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, lanjut Mahyaruddin, menjadi salah satu tantangan dalam mempercepat pembangunan. Dari belanja daerah sekitar Rp288 miliar, anggaran yang dapat digunakan untuk belanja barang dan jasa sekitar Rp70 miliar.
