Di sisi lain, Fraksi PAN memberikan catatan agar pembentukan Pansus diiringi dengan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur kewajiban plasma perusahaan perkebunan di Kabupaten Batubara.
Sorotan tajam dari Fraksi Karya Pembangunan Nasional (KPN) yang di bacakan,Suriadi.
Fraksi ini meminta Pansus tidak hanya bekerja berdasarkan laporan administrasi, tetapi turun langsung melakukan audit lapangan dan pencocokan data antara luas HGU dengan realisasi kebun plasma yang telah diserahkan kepada masyarakat.
KPN juga mendesak audit terhadap tata kelola kemitraan dan transparansi keuangan plasma yang selama ini dikeluhkan petani.
Menurut Suriadi, banyak petani plasma yang belum menikmati hasil maksimal akibat berbagai potongan biaya yang tidak transparan.
“Pansus tidak boleh menjadi alat kompromi politik atau hanya menghasilkan tumpukan rekomendasi. Harus ada langkah konkret, termasuk rekomendasi sanksi tegas hingga usulan pencabutan HGU bagi perusahaan yang membangkang,”ucap Suriadi.
Keseluruhan pandangan fraksi, terlihat kesamaan sikap terkait persoalan plasma. (Edo R)