Indonesia Monitoring Com IMedan, —

Dugaan praktik percaloan di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan kembali menjadi sorotan. Meski keresahan masyarakat atas praktik calo ini telah berulang kali diberitakan, hingga kini belum terlihat adanya langkah tegas dari pemerintah maupun pihak Imigrasi sendiri untuk menindak tegas oknum yang bermain di lapangan.

Pantauan tim wartawan pada 01/10/25 menemukan bahwa praktik percaloan masih berjalan bebas. Oknum calo dengan leluasa menawarkan jasa “mempermudah” urusan administrasi bagi masyarakat yang hendak mengurus dokumen di Kantor Imigrasi Medan. Ironisnya, keluhan warga yang merasa dipersulit saat mengurus langsung justru semakin memperkuat dugaan adanya pembiaran dari pihak terkait.

Padahal, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mencanangkan program Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), serta memberi imbauan agar masyarakat menolak calo dan melaporkan setiap praktik pungli. Bahkan, tersedia program paspor gratis bagi pelapor praktik calo. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa komitmen tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kota Medan.

[video width="848" height="480" mp4="https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/photo/indonesiamonitoring/2025/10/VID-20251002-WA0568.mp4"][/video]

Sejumlah warga yang ditemui mengaku resah dan kecewa karena justru merasa lebih sulit bila tidak menggunakan jasa calo. "Kalau tidak lewat calo, urusan lama dan sering dipersulit. Tapi kalau lewat mereka (calo), cepat selesai," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah jajaran Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan benar-benar serius mewujudkan pelayanan bersih dari pungli dan percaloan?

Pemerintah, khususnya Gubernur Sumatera Utara dan Kementerian Hukum dan HAM RI, didesak untuk turun tangan langsung mengevaluasi kinerja jajaran Imigrasi Medan. Jika terbukti ada pembiaran, publik menilai hal ini bukan sekadar kelalaian, tetapi indikasi lemahnya pengawasan sekaligus mencederai upaya reformasi birokrasi.

Masyarakat berharap pemerintah segera menunjukkan sikap tegas agar Kantor Imigrasi Medan benar-benar bersih dari praktik calo, bukan sekadar slogan tanpa bukti di lapangan.(R)