Sidang perdana perkara tersebut dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Dewi Iswani, S.H., M.H., dengan Dendi Prasetijo, S.H. selaku Panitera Pengganti.
Tim kuasa hukum pelapor menyatakan akan terus mengawal proses persidangan dan berharap pemeriksaan perkara dapat berjalan secara objektif, transparan, independen, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Selain proses pidana, pihak pelapor juga meminta Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Timur serta Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) PPAT Kabupaten Sidoarjo untuk melakukan pemeriksaan terkait aspek etik dan mempertimbangkan langkah administratif apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan jabatan maupun kode etik profesi.
Direktur PT Jaya Safira Propertindo, Ely Jayanti Libriana, menyampaikan bahwa perkara tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum bagi para konsumen Perumahan Permata Alam Residence.
“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Harapan kami, persidangan dapat berlangsung secara adil, objektif, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak, khususnya para konsumen yang hingga kini masih menunggu penyelesaian dokumen hak atas tanah mereka,” ujar Ely.
Menurut pihak pelapor, belum diserahkannya sertifikat tersebut berdampak pada proses administrasi pertanahan, kepastian hukum para pembeli rumah, serta penyelesaian kewajiban pengembang terkait penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Perkara nomor 282/Pid.B/2026/PN.Sda akan terus berlanjut sesuai agenda pemeriksaan dalam hukum acara pidana. Tim kuasa hukum pelapor menyatakan akan memantau jalannya persidangan dengan tetap menghormati prinsip asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).