Untuk tahap pertama, data yang telah disampaikan kepada BNPB mencakup 1.098 rumah rusak ringan dan 493 rumah rusak sedang. Dana yang telah dicairkan dan disalurkan BNPB mencapai Rp31,26 miliar. Hingga kini, pembangunan dan perbaikan rumah masyarakat terdampak masih berlangsung.
Untuk tahap kedua, Pemkab Tapteng telah mengusulkan dana sebesar Rp13,296 miliar dan saat ini masih dalam proses reviu. Data tahap kedua mencakup 11.534 rumah rusak ringan, 778 rumah rusak sedang dan 984 rumah rusak berat.
Selain stimulan rumah, terdapat pula bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp1,8 juta. Pada tahap pertama, sebanyak 310 KK telah menerima bantuan. Sementara tahap kedua mencakup 1.148 KK, dengan sebagian bantuan masih dalam proses penyaluran melalui Bank BRI.
Agus menegaskan, pemerintah daerah tetap membuka ruang untuk pendataan lanjutan agar tidak ada masyarakat terdampak yang tertinggal dalam proses pemulihan.
“Jangan sampai ada masyarakat yang tertinggal. Sesuai arahan Bupati, kalau masih ada masyarakat yang belum terdata, tetap kita buka untuk tahap selanjutnya,” katanya.
Kantor Pos Berperan sebagai Juru Bayar
Kepala Kantor Pos Sibolga Agiana Bangun menjelaskan, proses penyaluran bantuan sosial melalui Kantor Pos dilakukan berdasarkan data yang diterima dari pemerintah pusat.